Sipangsi | Informasi Pemilih dan Kepemiluan KPU KOTA Tangerang Selatan
NOMOR URUT 1

MUHAMAD - SARASWATI

Calon Walikota Drs. H MUHAMAD, M. Si
Calon Wakil Walikota RAHAYU SARASWATI D. DJOJOHADIKUSUMO

muhamadsaraswati    www.muhamad-saraswati.id

VISI

Memenuhi panggilan Ibu Pertiwi untuk mengabdi dan membaktikan diri bagi kemajuan Kota Tangerang Selatan

MISI

Menjadikan Tangerang Selatan, yang Merupakan Bagian dari Negeri Indonesia Sebagai Kota untuk Semua yang Elok, Nyaman, Aman dan Sejahtera Warganya, dengan semangat dan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Serta misi kami mewujudkan Kota Tangerang Selatan menjadi T.A.N.G.S.E.L dengan pemerintahannya yang

  • T RANSPARAN
  • A KUNTABLE
  • N YATA PENGABDIANNYA
  • G OTONG-ROYONG
  • S EJAHTERA WARGANYA
  • E LOK KOTANYA
  • L UHUR BUDINYA

Partai Pengusul: GERINDRA, PDI PERJUANGAN, PSI, PAN, HANURA
Partai Pendukung Non Kursi: NASDEM, BERKARYA, PERINDO, GARUDA

Profil Paslon, Jabaran Visi Misi dan Program Kerja
*Desain APK Brosur (Paslon Nomor Urut 1)
*Naskah VISI MISI (Paslon Nomor Urut 1)
Dokumen Kelengkapan dan Desain Alat Peraga Kampanye Paslon

  1. Naskah visi, misi dan program Pasangan Calon mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang ditandatangani Pasangan Calon
  2. Daftar nama Tim Kampanye tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan/atau kecamatan
  3. Model BB.1 KWK (Kepala Daerah)
  4. Model BB.1 KWK (Wakil Kepala Daerah)
  5. Model BB.2 KWK (Kepala Daerah)
  6. Model BB.2 KWK (Wakil Kepala Daerah)
  7. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Kepala Daerah)
  8. Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang (Wakil Kepala Daerah)
  9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Kepala Daerah)
  10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Wakil Kepala Daerah)
  11. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Kepala Daerah)
  12. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Wakil Kepala Daerah)
  13. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Kepala Daerah)
  14. Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (Wakil Kepala Daerah)
  15. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Kepala Daerah)
  16. Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya (Wakil Kepala Daerah)
  17. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Kepala Daerah)
  18. Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara (Wakil Kepala Daerah)
  19. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Kepala Daerah)
  20. Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon (Wakil Kepala Daerah)
  21. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Kepala Daerah)
  22. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon (Wakil Kepala Daerah)
  23. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Kepala Daerah)
  24. Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak (Wakil Kepala Daerah)
  25. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Kepala Daerah)
  26. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Wakil Kepala Daerah)
  27. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Kepala Daerah)
  28. Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon (Wakil Kepala Daerah)
  29. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
  30. Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
  31. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Kepala Daerah)
  32. Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar (Wakil Kepala Daerah)
  33. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Kepala Daerah)
  34. Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar (Wakil Kepala Daerah)
  35. Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
  36. Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
  37. Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Kepala Daerah)
  38. Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm (Wakil Kepala Daerah)
  39. Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Kepala Daerah)
  40. Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) (Wakil Kepala Daerah)
  41. SURAT PENGUNDURAN DIRI PNS Drs. H MUHAMAD, M. Si
  42. Model B KWK-Parpol
  43. Model B.1 KWK-Parpol : GERINDRA
  44. Model B.1 KWK-Parpol : PDI PERJUANGAN
  45. Model B.1 KWK-Parpol : PSI
  46. Model B.1 KWK-Parpol : PAN
  47. Model B.1 KWK-Parpol : HANURA
  48. Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : GERINDRA
  49. Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : PDI PERJUANGAN
  50. Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : PSI
  51. Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : PAN
  52. Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya : HANURA

*Semua Materi dan desain diambil dari Desain Alat Peraga Kampanye (APK) Masing-masing Paslon dan Dokumen Kelengkapan dari SILON KPU RI